badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sejumlah kelemahan atas pengelolaan juga pertanggungjawaban program jaminan kesehatan penduduk (jamkesmas) dan garansi kesehatan daerah (jamkesda) di 33 provinsi seluruh indonesia.
bpk mengambil kesimpulan adanya kelemahan yang signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo pada jakarta, selasa.
hadi menungkapkan, kelemahan itu diantara lain belum keberadaan database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data warga miskin tak dilakukan dengan menarik serta kehadiran perbedaan data penduduk miskin antar instansi.
kemudian, ia meneruskan, terkandung risiko penduduk miskin belum mencari pelayanan kesehatan tidak mengeluarkan biasa sebab tak tercakup selama program jamkesmas serta jamkesda.
selain itu ada penyaluran, pencairan, penggunaan juga pertanggungjawaban dana jamkesmas dan belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas selama 2010 serta 2011, ujarnya.
Lainnya: Melangsingkan Perut - Menurunkan Berat Badan - Menurunkan Berat Badan - Obat Pelangsing Badan
menurut dia, kelemahan itu dapat menganggu lokasi website jamkesmas juga jamkesda supaya mengikuti hak warga miskin dan tidak dapat, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h juga uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk terkait pelayanan kesehatan warga dalam beberapa rumah sakit milik pemerintah dan mendapatkan keberadaan ketidakefisienan pada keuntungan perbekalan farmasi dan standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dari 66 properti sakit dan diperiksa, cuma Salah satu rsud yang sudah efektif dalam membangun pelayanan obat di instalasi farmasi, papar hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain disamping pemenuhan pemakaian perbekalan farmasi dan tak optimal merupakan tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan juga pendistribusian perbekalan farmasi yang belum mengikuti lokasi setiap tahapan.
selain tersebut, masih banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, serta rawat jalan yang tidak sesuai standar makanya pelayanan tak optimal, katanya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menawarkan pelayanan kesehatan warga yang bermutu, alami, efisien serta terjangkau makanya properti sakit publik mesti berbenah agar meningkatkan pelayanan dengan lebih efektif.
dengan itulah, sudah semestinya tak ada masyarakat dan tidak bisa dilayani melalui baik oleh rumah sakit, terlebih properti sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, berdasarkan data lalu, pemerintah telah memiliki sebanyak 627 unit properti sakit dalam berbagai indonesia.