gubernur dki jakarta joko widodo mengatakan bahwa penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) daripada pemerintah pusat tak hendak ditandatangani oleh dirinya.
tinggal buat surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti dan akan tandatangan bisa sekretaris daerah (sekda) mampu kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), tutur jokowi selama balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan pihak internal pemerintah provinsi dki jakarta dibuat penanggungjawab, berdasarkan jokowi, dilaksanakan supaya pengawasan lebih mudah. lebih-lebih, kepala bappeda, sarwo handayani, juga merupakan salah Salah satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau saya kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris pada sini, ujarnya.
Informasi Lainnya:
jokowi memastikan bahwa pengalihan tanggungjawab ini tak mau mengganggu proses launching yang langsung dilaksanakan.
sementara itu, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan bahwa duduk perkara soal penandatangan surat tersebut telah dijelaskan sehingga pihak pemprov dki jakarta tidak perlu khawatir.
ada beberapa peraturan yang telah diperbaharui sehingga bisa menjalankan bisnis untuk kita merevisi bagaimana tatacara supaya merumuskan surat tadi itu, kata mahendra.
mahendra melanjutkan kiranya peraturan dan berubah setelah itu tentu akan disesuaikan melalui peraturan pemerintah serta peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur mampu menunjuk internal supaya adalah penanggungjawab, katanya.