kalau komisi pemberantasan korupsi (kpk) serius akan mengungkap surat keterangan lunas (skl)kepada badan penyehatan perbankan nasional (bppn), dengan demikian dan dan mesti dimintai keterangan merupakan para pejabat bppn pada saat itu (2002-2004).
merekalah dan memberi usul serta melelang miring aset negara. kpk harus memanggil kaum ketua bppn dan deputi-deputi bppn yang diduga merupakan otak daripada skl atau realese and discharge ini, papar anggota komisi xi dpr ri dari partai demokrat, achsanul qosasi, pada diantara news, jakarta, selasa.
pimpinan bppn ketika tersebut syafrudin tumenggung, deputy bppn eko santoso budianto.
keduanya, papar achsanul, dan mengajukan persetujuan realese and discharge kksk atas nama syamsul nursalim, the tje min, husodo a, the nin khong.
Informasi Lainnya:
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
- Penjualan New Honda Jazz
- Paket Wisata Pulau Tidung
- Cari Hotel Murah di RajaKamar
merekalah dan ada kaitan melalui kaum konglomerat ketika tersebut. bppn mengajukan permohonan terhadap pemerintah agar dipasang release and discharge dengan recovery 20 persen. sisanya dianggap lunas, papar dia.
bppn, lanjut dia, dikelola dengan kaum bankir dan diduga membela konglomerat.
dpr ri sangat mendukung cara kpk untuk memperjelas sejarah pesta lelang aset negara saat tersebut. audit forensik dan dibutuhkan untuk mengungkap semangat transaksi, itulah achsanul.